Kolaka, Sultra cerdas com - 23 Juni 2026 – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Kolaka (AMPPK) menyampaikan keprihatinan serius terhadap kondisi yang terjadi di Wilayah Pertambangan Pomalaa yang belakangan ini diwarnai oleh ketegangan dan situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ketua AMPPK, Ikram Jalal Nur, S.H., menegaskan bahwa aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk memastikan situasi tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Menurutnya, setiap potensi gangguan keamanan yang terjadi di wilayah pertambangan harus direspons secara cepat demi mencegah timbulnya korban jiwa maupun kerugian material.
"Kami melihat adanya situasi yang membutuhkan perhatian serius dari aparat keamanan. Kepolisian tidak boleh menunggu sampai terjadi bentrokan atau korban. Langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar kondisi di lapangan tetap terkendali dan masyarakat merasa aman," ujar Ikram sapaan akrabnya.
AMPPK menilai bahwa kawasan pertambangan Pomalaa merupakan salah satu wilayah strategis yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi dan melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat, pekerja, kontraktor, hingga perusahaan. Oleh karena itu, setiap potensi konflik yang muncul harus segera dimediasi dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami meminta Kapolres Kolaka beserta jajarannya untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di wilayah pertambangan Pomalaa. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk meredam potensi konflik serta memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat," tegasnya.
AMPPK juga mengingatkan bahwa penanganan persoalan keamanan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak memihak kepada kelompok maupun kepentingan tertentu. Aparat penegak hukum harus berdiri di atas semua golongan dan memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang sama.
Selain itu, AMPPK mengimbau seluruh pihak yang memiliki kepentingan di wilayah pertambangan agar mengedepankan dialog dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Segala bentuk perbedaan pendapat maupun sengketa harus diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme musyawarah yang mengedepankan kepentingan bersama.
"Kami mendesak aparat kepolisian untuk segera mengambil langkah cepat, terukur, dan profesional guna mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Jangan sampai ada korban jiwa akibat keterlambatan penanganan situasi yang saat ini sedang berkembang di wilayah pertambangan Pomalaa," tutup Ikram Jalal Nur, S.H., Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Kolaka (AMPPK). (*)
