Kolaka, Sultra cerdas com - Sabtu 13 September 2025 DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka mendesak Tim Terpadu Penanganan Permasalahan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Kolaka yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/132/2025 tanggal 8 April 2025 untuk menunjukkan keseriusan dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.
Dorongan ini disampaikan menyusul aksi Dewan Adat Mekongga bersama Aliansi Tamalaki se-Sultra serta elemen masyarakat lainnya yang hingga kini sudah enam hari menduduki Site PT Vale. Aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan rakyat atas dugaan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat adat dan lokal.
DPD LSM LIRA Kolaka, Amir, menegaskan bahwa keberadaan Tim Terpadu jangan hanya menjadi formalitas di atas kertas, tetapi harus bekerja nyata, transparan, dan akuntabel sesuai amanat regulasi daerah.
“Kami minta Tim Terpadu jangan sekadar simbol. Sudah ada dasar hukum pembentukannya melalui Keputusan Bupati. Sekarang masyarakat menunggu bukti kinerja. Tugas Tim adalah menyelesaikan masalah pertambangan secara profesional, bukan membiarkan konflik berlarut-larut,” tegas Amir.
LSM LIRA Kolaka juga menekankan bahwa tuntutan masyarakat adat Mekongga dan aliansi Tamalaki bukan sekadar aksi emosional, melainkan wujud kegelisahan atas praktik pertambangan yang dinilai merugikan rakyat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
“Tim Terpadu harus hadir di lapangan, mendengar langsung aspirasi masyarakat, serta memastikan proses hukum, regulasi, dan kebijakan daerah benar-benar ditegakkan. Jangan ada keberpihakan pada kepentingan perusahaan, tapi kedepankan keadilan untuk rakyat Kolaka,” tambah Amir.
DPD LSM LIRA Kolaka menegaskan akan terus mengawal jalannya aksi dan proses penyelesaian konflik ini agar benar-benar menghasilkan keputusan yang adil, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat daerah.
Kontak Media:
DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka
