BONEGUNU, Sultra cerdas com - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Bonegunu hari ini kembali merendam pemukiman warga di Desa Damai Laborona.
Banjir ini dinilai bukan sekadar fenomena alam, melainkan bukti nyata kegagalan dan ketidakpekaan Pemerintah Desa (Pemdes) serta Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola infrastruktur dasar.
Gugun, Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Kendari yang juga putra daerah Desa Damai Laborona, Jumat (1/4/2026) menyatakan bahwa bencana ini adalah dampak langsung dari proyek drainase yang mandek dan perencanaan jalan yang serampangan.
Pelanggaran Regulasi Ruang Manfaat Jalan, Gugun menegaskan bahwa ketiadaan saluran drainase di sepanjang jalan penghubung Desa Damai Laborona dan Kelurahan Bonegunu merupakan bentuk pengabaian terhadap standar teknis nasional.
"Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2006, ruang manfaat jalan wajib diperuntukkan bagi saluran tepi jalan dan gorong-gorong. Namun faktanya, akses jalan kita tidak memiliki saluran pembuangan yang memadai. Akibatnya, air hujan terkunci dan merendam rumah warga bukannya mengalir ke bibir pantai. Ini adalah kelalaian administratif dan teknis yang fatal," tegas Gugun
Pembiaran Bencana: "Jangan Tutup Mata"Kritik tajam diarahkan kepada Kepala Desa Damai Laborona yang dinilai pasif.
Gugun menyoroti bahwa bencana ini bukanlah kejadian pertama, melainkan masalah menahun yang terus berulang tanpa ada solusi konkret dari pihak pemerintah desa.
"Banjir ini bukan kejutan. Tahun-tahun sebelumnya sudah sering terjadi, tapi kenapa sampai hari ini tindakan pencegahan selalu lamban? Kami mendesak Kepala Desa untuk berhenti menutup mata dan tidak membiarkan masyarakat terus-menerus merugi secara ekonomi dan terganggu aktivitasnya," pungkas Gugun (*)
