Kendari, Sultra cerdas com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara resmi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 10 November 2026, bertempat di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam membangun sinergi kelembagaan antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPW Pemuda LIRA Sultra guna memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kerja sama ini juga menjadi bentuk komitmen bersama untuk mendorong terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo Banne, dalam Sambutanya menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu.
"Pengawasan Pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan dukungan, kepedulian, serta partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini" Kata Iwan Rompo Saat Sedang Memberikan Sambutan
 |
Sementara itu, Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra, Pemrin, menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemuda LIRA dalam mengambil bagian secara aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, Pemuda LIRA memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk turut mengawal proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemrin juga menegaskan bahwa pengawasan partisipatif harus dibangun melalui kesadaran kolektif masyarakat, bukan hanya sebatas keterlibatan pada saat pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, DPW Pemuda LIRA Sultra siap mengambil peran melalui edukasi politik, sosialisasi pengawasan Pemilu, penyebarluasan informasi kepada masyarakat, serta mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, kerja sama ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat akar rumput, termasuk melibatkan kalangan pemuda, mahasiswa, komunitas masyarakat, dan berbagai elemen sipil lainnya. Dengan demikian, pengawasan Pemilu tidak hanya terpusat pada lembaga penyelenggara, tetapi menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran masyarakat.
DPW Pemuda LIRA Sultra memandang bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah praktik politik uang, penyebaran berita bohong, politisasi SARA, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang dapat merusak kualitas demokrasi. Melalui kolaborasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini bukan sekadar seremonial kelembagaan, melainkan harus diwujudkan melalui program kerja dan langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sinergi antara Bawaslu dan DPW Pemuda LIRA Sultra diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya pengawasan yang partisipatif, independen, kritis, dan bertanggung jawab.
DPW Pemuda LIRA Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus bergerak bersama Bawaslu dalam mengawal demokrasi, memperkuat partisipasi publik, serta memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan secara demokratis, berintegritas, dan bermartabat. (*)
