Poto : Dok LMS
Kendari, Sultra cerdas com - Forum Kajian dan Literasi Hukum Sulawesi Tenggara (FORMALISH Sultra) secara resmi mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) untuk memasukan laporan terkait dugaan keterlibatan Penjabat (PJ.) Kepala Desa Mosiku dalam perkara dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara.
Pelaporan tersebut merupakan bentuk keseriusan FORMALISH Sultra dalam mengawal proses penegakan hukum atas peristiwa dugaan penimbunan BBM yang terjadi pada 22 Oktober 2026. Terlebih, perkara ini menjadi perhatian publik setelah adanya perkembangan penanganan kasus oleh aparat kepolisian.
FORMALISH Sultra menilai bahwa dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan jabatan, kewenangan, maupun keterlibatan dalam praktik yang bertentangan dengan hukum, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum secara objektif.
Dalam penyampaian laporan tersebut, FORMALISH Sultra menegaskan bahwa laporan ini bukan bentuk penghakiman terhadap pihak yang dilaporkan, melainkan upaya mendorong aparat penegak hukum agar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan profesional berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
FORMALISH Sultra mendesak Kejati Sultra untuk:
Segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan keterlibatan PJ. Kepala Desa Mosiku dalam perkara dugaan penimbunan BBM. Memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut sesuai kewenangan kejaksaan.
Menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan jabatan atau kewenangan oleh penyelenggara negara.
Memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
FORMALISH Sultra menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah ruang untuk memperoleh kekebalan hukum. Setiap penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan tindakan dan kewenangannya di hadapan hukum apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran.
"Kami tidak ingin perkara ini berhenti hanya pada penetapan pihak-pihak tertentu, sementara dugaan keterlibatan pihak lain yang memiliki kapasitas sebagai penyelenggara negara tidak ditelusuri secara serius. Hukum harus bekerja secara menyeluruh, bukan hanya tajam kepada pihak tertentu tetapi tumpul terhadap pihak yang memiliki jabatan." Ujarnya
FORMALISH Sultra menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan kontrol sosial masyarakat terhadap penegakan hukum di Sulawesi Tenggara. (R/LMS)
