Koltim, Sultra cerdas com - Masyarakat Adat Tolaki Mekongga kecamatan Ladongi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Selasa (3/11/2026).
Masa aksi diterima langsung oleh Kepala BPN Koltim Jan Sandy Harland, S.ST., M.Si. Dan Kapolres Kolaka Timur AKBP Tinton Yudha Riambodo, S.H., S.I.K., M.H.. Mediasi tuntutan dilakukan dengan duduk bersama di depan kantor BPN.
Koordinator Lapangan, Karman, mengatakan aksi hari ini sebenarnya akan dilakukan di dua titik, yakni di Kantor Balai Konservasi dan BPN. Aksi tersebut terkait dugaan penerbitan sertifikat di atas kawasan konservasi.
"Sebagai masyarakat, tentunya kami mempertanyakan kenapa bisa ada sertifikat di atas kawasan konservasi," ujar Karman.
Ia mengungkapkan, sebagai masyarakat adat yang memiliki wilayah, pihaknya belum memiliki sertifikat dan tidak melakukan aktivitas di atas lahan tersebut karena sadar masuk kawasan konservasi.
"Kami sebagai masyarakat adat yang punya wilayah belum punya sertifikat dan tidak melakukan aktivitas di atasnya," katanya.
Namun, kata Karman, belakangan ada orang yang mengklaim tanah yang dikuasai memiliki sertifikat.
"Kami melakukan aksi hari ini karena tanah yang selama ini kami jaga, tanah ulayat kami tidak mau mengelolanya karena itu masuk dalam kawasan konservasi," tegasnya.
Karman menyoroti beberapa wilayah desa seperti Wunggoloko dan Pombioha yang masuk dalam kawasan konservasi tetapi secara masif dikelola perorangan.
"Kami sebagai masyarakat pribumi tentunya juga bertanya kenapa dikelola, karena itu adalah tanah kawasan. Adapun mekanisme untuk mengolah lahan tersebut harus ada izin pinjam pakai, itu baru normatif, tapi sekarang sudah dikelola secara individu," jelasnya.
Ia menambahkan, sebelum ditetapkan sebagai tanah kawasan, masyarakat adat sudah lebih dulu memiliki tanah ulayat di wilayah tersebut.
"Dari informasi yang kami dapatkan, sudah 17 sertifikat yang diterbitkan dalam kawasan, bahkan sudah ada berdiri rumah," ungkapnya.
Karman menegaskan, sejak awal pihaknya telah menyampaikan bahwa tidak boleh ada aktivitas di area kawasan.
"Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa tidak boleh ada aktivitas di area kawasan, sementara kami saja tidak bisa melakukan aktivitas karena ini adalah kawasan. Pertanyaannya, kenapa orang lain bisa mengolah, kenapa kita tidak bisa mengolah dalam kawasan," tanyanya.
Pihaknya juga menduga ada oknum yang bermain di balik penerbitan sertifikat di atas tanah kawasan.
"Kami juga menduga dengan terbitnya sertifikat di atas tanah kawasan ada oknum yang bermain di sana. Kalau sertifikat itu cacat hukum harus ditarik, di manapun itu jika berada dalam kawasan," tegasnya.
Adapun tuntutan massa aksi hari ini, pihaknya mendesak PPA agar konsisten dalam melakukan pengawasan lahan konservasi dan meminta BPN untuk mengklarifikasi atau mencabut sertifikat yang masuk dalam kawasan.
"Jangan sampai objek yang disertifikatkan berbeda dengan lokasi tanah," katanya.
Wilayah yang dipersoalkan tersebut berada di Kelurahan Raraa, berbatasan dengan Desa Wande.
Karman berharap gerakan tersebut memberikan edukasi kepada semua pihak bahwa tanah ulayat yang didiami masyarakat pribumi harus dijaga.
"Harapan kami sebagai masyarakat adat Tolaki Mekongga, adanya gerakan ini memberikan edukasi kepada kita semua bahwa tanah ulayat yang masyarakat pribumi diami hari ini kami perjuangkan, karena sedikitpun kami tidak olah dan kami menjaga. Kami berharap tidak ada lagi sertifikat yang muncul di dalam kawasan area konservasi," harapnya.
Ia mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak diindahkan.
"Kami juga akan melakukan gerakan selanjutnya jika tuntutan kami hari ini tidak diindahkan," tutupnya.
Laporan : Team Red
