Muna,Sultra cerdas com -Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/Penyelewengan Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Stadion Sepak Bola Motewe.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indra Thimoty mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Muna menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
"Tersangkanya ada 5 yakni inisial H Kadispora Kab. Muna (sejak 31 Desember 2019-14 Oktober 2022) selaku PA/PPK, inisial RR selaku Kadispora Kab. Muna (14 Oktober 2022-23 Mei 2023) selaku PA/PPK, inisial MM selaku Direktur PT. LBS, inisial R selaku Kadispora Kab. Muna Tahun 2023 juga selaku PA/PPK dan N selaku Direktur PT. SBG"Ungkap Kajari Muna.
"terhadap kelima tersangka tersebut hanya 4 tersangka yang dilakukan penahanan oleh Penyidik Kejari Muna, karena salah satu tersangka dalam pekerjaan TA. 2023 yakni Sdr. N saat ini sedang ditahan dalam perkara lain yang ditangani oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara"ujarnya.
Lebih lanjut, Indra Thimoty menjelaskan bahwa Modus Penyimpangan yang terjadi ialah pada tahun 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Muna mendapat anggaran yang salah satunya diperuntukkan untuk pembangunan lapangan sepak bola Motewe/Raha sebesar Rp.17.500.000.000,- yang bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipinjamkan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai Special Mission Vehicle untuk menyalurkan pinjaman PEN dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Bahwa adapun yang menjadi kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Stadion Sepak Bola Raha TA. 2022 adalah PT. LBS berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 01/KTRK/DISPORA/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 16.865.272.000,- (enam belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan lama pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai 13 Oktober 2022.
Sehingga berdasarkan hasil penyidikan didapati fakta-fakta sebagai berikut yakni Usulan pembangunan lapangan sepak bola Motewe dilakukan tanpa melalui studi kelayakan untuk mengindentifikasi layak tidaknya suatu pekerjaan, baik dari sisi legalitas, teknis, sosial ekonomi dan pembiayaan kemampuan Daerah, serta tidak melalui suatu proses perencanaan dan perhitungan serta analisa struktur terlebih dahulu. PPK melibatkan orang yang tidak berkompeten dengan meminta bantuan orang lain untuk menyusun rencana pengadaan antara lain dengan membuat spesifikasi teknik /KAK, RAB, HPS TA 2022 dan 2023, Laporan justifikasi Teknis pada addendum kontrak tidak dibuat oleh Konsultan Pengawas,Tidak ada keterlibatan tenaga Ahli dalam pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan melainkan rekanan/kontraktor sengaja menunjuk orang lain yang tidak memiliki kompetensi untuk bertindak sebagai tenaga Ahli dan bertanda tangan dalam laporan kemajuan pekerjaan, Pada saat PHO, PPK bersama rekanan tidak melakukan pemeriksaan/pengujian hasil pekerjaan bersama tim teknis atau pengawas, untuk memverifikasi kesesuaian antara mutu pekerjaan rencana dengan hasil pekerjaan aktual, apakah telah dilaksanakan sesuai gambar rencana dan spesifikasi teknis.
walaupun secara sadar mengetahui jika pembangunan lapangan sepak bola Motewe/Raha tidak dilengkapi dengan gambar Detailed Engineering Design (DED) yang dibuat oleh Konsultan Perencana/Ahli Struktur yang berkompeten yang berisi tentang gambar teknis, spesifikasi, volume dan biaya, pada tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Muna kembali menganggarkan pekerjaan pembangunan lapangan sepak bola Motewe/Raha Tahap II sebesar Rp.18.930.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang setelah melalui proses tender didapati pemenang yakni PT. SBG yang pada tanggal 1 November 2023 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor: 01/KTRK/DKO/XI/2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.296.200.000
Bahwa dalam pelaksanaannya, Kontraktor Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi (Kuantitas dan Kualitas) dan Ahli Penilai (Kegagalan Bangunan) didapati kesimpulan sebagai berikut :
Terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh penyedia;
Pekerjaan struktur tribun barat atas Pembangunan Stadion Olahraga Raha tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak, Tahap pra perencanaan tidak memenuhi prinsip due engineering process.Terpenuhinya unsur kegagalan bangunan yang terjadi akibat kontribusi kolektif para pihak terkait mulai dari tahap pra perencanaan sampai pengawasan, Kegagalan tidak berdiri pada satu aspek saja, melainkan akumulasi dari tidak adanya desain terverifikasi, lemahnya control mutu, tidak optimalnya pengawasan dan tidak konsistennya pengendalian kontrak.
selanjutnya sebagaimana masyarakat ketahui bersama, pada sekitar bulan Agustus 2024 terdapat item pekerjaan kantilever bangunan stadion yang roboh/ambruk. Sehingga hal itu tentunya sejalan atau linier antara hasil penyidikan, kesimpulan ahli konstruksi dan ahli penilai dengan kondisi bangunan konstruksi existing yang pada pokoknya menyatakan jika pekerjaan pembangunan stadion Raha TA 2022 dan 2023 tidak memenuhi aspek spesifikasi material dan durabilitas, aspek kekuatan dan stabilitas, serta aspek kemampuan layan, maka secara teknis bangunan tersebut tidak memenuhi persyaratan dasar struktur beton bertulang, kondisi tersebut menunjukkan bahwa bangunan tidak aman, tidak andal, dan tidak layak dimanfaatkan, sehingga secara teknis telah memenuhi unsur kegagalan bangunan.
"Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Penghitungan Kerugian Negara oleh Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 700.1.2.2/023/INVES/2026 tanggal 23 Februari 2026 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Stadion Sepak Bola Raha Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Kab. Muna Tahun Anggaran 2022 - 2023 kerugian negara yaitu Kerugian Negara Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp 13.364.516.746,40, Kerugian Negara Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp 1.864.335.683,11,"Ungkapnya.
"Sehingga total Kerugian Keuangan Negara Tahap I Tahun 2022 dan Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp 15.228.852.400,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah)"Jelasnya.
Perbuatan para Tersangka melanggar PRIMAIR: Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
SUBSIDAIR: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penulis: Ardian
