 |
| Poto : Hasmadin |
Oleh : Hasmadin
Aktivis Anti Korupsi
Koltim, Sultra cerdas com - Di tengah dinamika politik daerah, masyarakat Kolaka Timur tidak sedang mencari pemimpin yang pandai berbicara. Masyarakat sedang mencari pemimpin yang mampu memulihkan kepercayaan.
Kepercayaan itu, menjadi mahal karena dalam beberapa tahun terakhir publik berkali kali disuguhi berita tentang dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan daerah, bahkan hingga level tertinggi pemerintahan.
Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur yang menyeret Bupati aktif dan sejumlah pejabat menjadi pukulan serius bagi harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Fenomena ini tidak boleh dipandang sebagai kesalahan individu semata. korupsi yang berulang sering kali menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam budaya kekuasaan.
Ketika jabatan dipersepsikan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi, maka orientasi pelayanan publik perlahan bergeser menjadi orientasi kepentingan kelompok dan kepentingan politik.
Akibatnya, jabatan kehilangan makna moralnya sebagai amanah rakyat. Legitimasi kekuasaan lahir dari kepercayaan masyarakat. Ketika korupsi terjadi, yang sesungguhnya rusak bukan hanya keuangan daerah, melainkan kontrak moral antara pemerintah dan rakyat.
Rakyat memberikan mandat untuk mengelola sumber daya publik demi kesejahteraan bersama, tetapi mandat tersebut justru digunakan untuk kepentingan yang menyimpang. Di titik inilah krisis kepercayaan muncul.
Korupsi tidak pernah berdiri sendiri. Korupsi lahir dari kombinasi kekuasaan yang besar, pengawasan yang lemah, dan integritas yang rendah. Dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur menunjukkan bahwa proyek yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan layanan kesehatan justru diduga menjadi ruang transaksi kepentingan tertentu.
Dampaknya tidak hanya berupa kerugian negara. Yang lebih berbahaya adalah hilangnya kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Setiap rupiah yang diselewengkan dari pembangunan rumah sakit pada hakikatnya adalah hak masyarakat yang hilang. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kebutuhan dasar rakyat.
Fenomena ini menjadi peringatan bahwa kecerdasan dan popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan karakter. Seorang pejabat dapat memiliki kemampuan administrasi yang baik, tetapi jika tidak memiliki integritas, maka kemampuan tersebut justru berpotensi digunakan untuk menyiasati sistem.
Karena itu, pemilihan wakil bupati ke depan harus menempatkan aspek etika sebagai pertimbangan utama.Pertanyaannya kemudian, bagaimana masyarakat menguji nilai nilai etika calon wakil bupati?
Pertama, integritas harus diuji melalui konsistensi. Masyarakat perlu melihat apakah calon tersebut memiliki keberanian mempertahankan prinsip ketika menghadapi tekanan politik. Apakah selama ini ia dikenal sebagai sosok yang menjaga komitmen, atau justru sering berubah sikap mengikuti kepentingan sesaat.
Kedua, kejujuran harus diuji melalui transparansi. Calon yang jujur tidak takut terhadap pemeriksaan publik. Riwayat pendidikan, pengalaman kerja, sumber kekayaan, dan perjalanan kariernya dapat diverifikasi secara terbuka. Semakin banyak informasi yang disembunyikan, semakin besar alasan masyarakat untuk bersikap kritis.
Ketiga, keadilan harus diuji melalui rekam jejak pelayanan. Apakah selama ini ia hadir untuk seluruh masyarakat atau hanya untuk kelompok tertentu. Apakah bantuan, program, dan perhatiannya menjangkau masyarakat luas atau hanya berputar pada lingkaran politiknya.
Keempat, keteladanan harus diuji melalui kehidupan sehari hari. Masyarakat perlu bertanya kepada orang orang yang pernah bekerja bersamanya, berinteraksi dengannya, atau hidup di lingkungan sosialnya. Keteladanan tidak dibangun selama masa kampanye. Keteladanan terlihat dalam kebiasaan yang berlangsung selama bertahun tahun.
Dari perspektif hukum, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan wakil bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan pemerintahan, memantau pelaksanaan program, dan memastikan birokrasi berjalan efektif. Dengan kewenangan tersebut, wakil bupati memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Oleh karena itu, masyarakat Kolaka Timur memiliki alasan kuat untuk tidak lagi menjadikan popularitas sebagai ukuran utama. Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa daerah yang berulang kali tersandung kasus korupsi umumnya mengalami kerugian yang sama. Pembangunan melambat, kepercayaan publik menurun, investasi terganggu, dan pelayanan masyarakat menjadi tidak optimal.
Kolaka Timur membutuhkan lebih dari sekadar figur politik. Kolaka Timur membutuhkan figur yang mampu mengembalikan kehormatan pemerintahan daerah. Sosok yang memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan peluang. Sosok yang menyadari bahwa kekuasaan bukan hak istimewa, melainkan tanggung jawab.
Pemilihan wakil bupati oleh DPRD bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan. Dalam konteks Kabupaten Kolaka Timur, keputusan tersebut sesungguhnya merupakan ujian sejarah, ujian moral, dan ujian politik bagi seluruh anggota DPRD.
Karena itu, ketika DPRD dihadapkan pada proses memilih wakil bupati, pertaruhannya jauh lebih besar daripada sekadar menentukan siapa yang akan menduduki kursi wakil kepala daerah.
DPRD sedang menentukan arah moral pemerintahan daerah. Pertanyaan yang harus dijawab bukanlah:
"Siapa yang paling dekat dengan kekuasaan?" Tetapi "Siapa yang paling mampu menjaga amanah rakyat?"
Dalam banyak kasus, kegagalan pemerintahan sering berawal dari kesalahan memilih orang. Ketika jabatan diberikan atas dasar balas jasa politik, kedekatan kelompok, atau kompromi kepentingan, maka kualitas pemerintahan biasanya menjadi korban pertama.
DPRD memiliki kesempatan untuk mengirim pesan bahwa jabatan publik bukan hadiah politik, melainkan amanah konstitusional. Wakil bupati yang dipilih akan menjadi salah satu penentu stabilitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Jika DPRD salah memilih figur yang tidak memiliki kapasitas, maka roda pemerintahan berpotensi terganggu.
Sebaliknya, apabila DPRD memilih sosok yang memiliki pengalaman, kemampuan koordinasi, dan integritas, maka wakil bupati dapat menjadi penguat sistem pemerintahan yang sedang menghadapi tantangan besar.
Inilah pertaruhan yang paling menentukan.
Masyarakat Kolaka Timur tentu berharap proses pemilihan wakil bupati tidak menjadi arena transaksi politik.
Yang diuji bukan hanya calon wakil bupati, tetapi juga anggota DPRD itu sendiri.
Dimana Publik akan bertanya:
1. Apakah pilihan DPRD didasarkan pada kualitas calon?
2. Apakah proses berlangsung transparan?
3. Apakah pertimbangan utama adalah kepentingan masyarakat?
Integritas DPRD akan tercermin dari kualitas orang yang dipilih. Apabila yang terpilih memiliki rekam jejak baik, bersih, dan diterima masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD akan meningkat. Namun apabila yang dipilih justru figur yang menimbulkan kontroversi, maka publik akan mempertanyakan dasar pertimbangan politik yang digunakan.
Karena itu DPRD tidak hanya memiliki kewenangan politik, tetapi juga tanggung jawab hukum dan konstitusional untuk memastikan calon yang dipilih memenuhi syarat moral, administratif, dan profesional.
Momentum pengujian apakah Kolaka Timur akan melanjutkan pola lama yang melahirkan krisis kepercayaan publik atau mulai membangun tradisi baru yang menempatkan integritas sebagai syarat utama kepemimpinan.
Keputusan DPRD akan dicatat dalam sejarah politik daerah. Jika pilihan itu tepat, masyarakat mungkin tidak langsung melihat hasilnya hari ini. Namun dalam beberapa tahun ke depan, masyarakat akan merasakan dampaknya melalui kualitas pemerintahan yang lebih baik, birokrasi yang lebih bersih, dan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Sebaliknya, jika pemilihan hanya didasarkan pada kalkulasi politik jangka pendek, maka risiko yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi DPRD, melainkan masa depan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur itu sendiri. Dalam situasi ketika kepercayaan publik sedang diuji, memilih wakil bupati yang berintegritas bukan lagi sekadar pilihan politik, melainkan kebutuhan moral dan kebutuhan daerah.
