 |
Oleh: La Ode Abdul Harits Nugraha
Penggiat Sosial & Kebijakan Publik
Kendari, Sultra cerdas com - Selasa 21 April 2026 - Di tengah lanskap global yang diliputi ketidakpastian, mulai dari perlambatan ekonomi hingga kompetisi tenaga kerja yang semakin ketat. Indonesia dihadapkan pada tantangan serius dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperluas akses kerja, khususnya bagi generasi muda terdidik. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian sekaligus ketepatan kebijakan menjadi kunci keberhasilan.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan respons yang tidak sekadar normatif, melainkan konkret dan terukur melalui Program Koperasi Merah Putih.
Program ini tidak hanya hadir sebagai jawaban atas tantangan ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai fondasi strategis dalam membangun arsitektur ekonomi baru berbasis desa. Dampaknya mulai terlihat: pembukaan sekitar 30.000 peluang kerja bagi generasi muda Indonesia.
Lebih dari sekadar angka, tingginya animo publik menjadi indikator kuat bahwa program ini menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Hingga saat ini, jumlah pendaftar telah melampaui 320 ribu orang, didominasi oleh generasi Z dan milenial, terutama lulusan sarjana yang selama ini menghadapi paradoks klasik: pendidikan tinggi, namun akses kerja terbatas.
Lonjakan ini merefleksikan dua hal sekaligus: besarnya harapan terhadap negara dan urgensi penyelesaian persoalan pengangguran terdidik.
Fenomena di lapangan memperkuat gambaran tersebut. Di berbagai daerah, membludaknya masyarakat ke fasilitas kesehatan untuk mengurus surat keterangan sehat sebagai syarat administrasi menjadi potret nyata tingginya antusiasme. Ini bukan sekadar euforia sesaat, melainkan sinyal kuat bahwa setiap peluang kerja yang kredibel dan terstruktur sangat dinantikan.
Program Koperasi Merah Putih hadir dengan pendekatan yang lebih progresif. Ia tidak berhenti pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi berbasis kerakyatan. Dengan menjadikan desa dan kelurahan sebagai simpul utama, program ini menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat UMKM.
Serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, generasi muda tidak lagi diposisikan sebagai pencari kerja semata, melainkan sebagai aktor utama penggerak ekonomi.
Bagi para sarjana di daerah yang selama ini sering terjebak dalam keterbatasan akses dan minimnya peluang program ini membuka jalan baru. Mereka diberi ruang untuk berkontribusi, membangun, sekaligus berkembang di wilayahnya sendiri. Ini adalah pergeseran paradigma yang penting: dari urbanisasi sebagai satu-satunya jalan sukses, menuju pembangunan berbasis lokal sebagai pilihan rasional dan menjanjikan.
Kebijakan ini juga mempertegas arah kepemimpinan nasional yang berorientasi pada keberpihakan. Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan narasi besar tentang pembangunan, tetapi mulai mengoperasionalkannya dalam bentuk program yang menyentuh langsung kebutuhan generasi muda. Ada pesan yang kuat di sini: negara tidak absen, melainkan hadir dengan solusi yang terukur.
Lebih jauh, Program Koperasi Merah Putih dapat dibaca sebagai bagian dari strategi besar membangun kemandirian ekonomi nasional dari bawah. Dengan desa sebagai pusat pertumbuhan baru, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan antarwilayah, menekan laju urbanisasi, serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan global.
Tentu, tantangan ke depan tidak bisa diabaikan. Konsistensi implementasi, kualitas pekerjaan yang dihasilkan, serta keberlanjutan model koperasi menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang. Tanpa pengelolaan yang profesional dan pengawasan yang kuat, potensi besar ini bisa tereduksi. Namun sebagai langkah awal, capaian saat ini sudah memberikan sinyal optimisme yang rasional: arah kebijakan mulai tepat, dan eksekusi mulai berjalan.
Bagi generasi muda Indonesia, khususnya di desa dan kelurahan, program ini lebih dari sekadar peluang kerja. Ia adalah representasi harapan baru—bahwa masa depan tidak harus selalu dicari di kota besar, tetapi bisa dibangun dari akar sendiri. Dan lebih penting lagi, bahwa negara, melalui kepemimpinan yang berpihak, benar-benar hadir untuk membuka jalan itu. (*)
