Bombana, Sultra cerdas com - DPW Pemuda LIRA Sultra menyoroti keras dugaan penyerobotan/ Pengerusakan lahan warga Desa Baliara Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana, yang diduga dilakukan Oleh PT. TIMAH dalam kaitannya dengan aktivitas Penambangan. Persoalan ini sudah berlangsung sekitar dua bulan, namun hingga kini belum juga menemukan penyelesaian yang jelas.
Pemilik lahan menyampaikan bahwa objek yang disengketakan telah dilakukan verifikasi bersama APH setempat. Beberapa kali mediasi juga telah ditempuh. Namun hasilnya nihil. Konflik terus menggantung, sementara hak masyarakat belum mendapatkan kepastian.
Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra, Pemrin, SH, menilai PT. TIMAH harus menghentikan sikap yang terkesan arogan terhadap masyarakat. “Jangan karena merasa sebagai perusahaan besar lalu masyarakat kecil dianggap tidak memiliki posisi. Kalau merasa benar, buktikan dengan alas hak dan data yang jelas, bukan dengan kekuatan perusahaan!” tegasnya.
DPW Pemuda LIRA Sultra mempertanyakan keseriusan PT. TIMAH dalam menyelesaikan persoalan ini. Jika benar tidak ada pelanggaran terhadap hak warga, buka semuanya secara transparan. Jika ada hak masyarakat yang terlanggar, jangan menghindar dari tanggung jawab.
Lebih keras, DPW Pemuda LIRA Sultra meminta Pemda Bombana jangan berdiam diri di tengah konflik ini. Pemerintah daerah jangan hanya menjadi penonton ketika masyarakat berhadapan dengan perusahaan. Pemda harus turun tangan, memanggil para pihak dan memastikan persoalan diselesaikan secara objektif berdasarkan hukum.
“Kami tidak anti-investasi. Kami mendukung investasi yang legal dan memberikan manfaat bagi daerah. Tetapi investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat. Jangan sampai pemerintah lebih sibuk menjaga kepentingan perusahaan daripada melindungi rakyatnya sendiri,” ujar Pemrin.
DPW Pemuda LIRA Sultra menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat penyelesaian yang terang dan dapat dipertanggung jawabkan.
" Kami meminta PT. TIMAH jangan arogan, Pemda Bombana jangan diam, dan APH jangan membiarkan konflik ini berlarut-larut. Hak masyarakat harus dilindungi dan kepastian hukum harus ditegakkan."Tutup, Pemrin, SH Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra (*)
